Benedictus Singgih

I.                   Pendahuluan A.    Latar Belakang Masalah Pengaturan terhadap perlindungan korban dalam proses pemidanaan di Indonesia menunjukan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan belum menunjukan pola yang jelas. Korban merupakan bagian dari suatu tindak kejahatan, selain itu korban juga memiliki peran terhadap terjadinya suatu kejahatan. Tindak kejahatan yang merupakan pelanggaran dari hukum positif yang diselesaikan dengan sistem peradilan pidana. Dengan sistem peradilan pidana untuk menyelesaikan atau menangani suatu tindak kejahatan yang merupakan pelanggaran hukum positif diharapkan dapat menghukum atau membebaskan seseorang dari ancaman tindak pidana. Akan tetapi dalam sistem peradilan pidana belum dapat dinyatakan adil bagi korban dari suatu tindak kejahatan yang terjadi, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana kurang diperhatikan karena di dalam...

I.                   Pendahuluan A.    Latar Belakang Dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat hidup sendiri dalam hubungannya dengan negara lain. Fungsi sosial dari suatu negara terhadap negara lain sangatlah besar dan oleh karena itu maka eksistensi dari suatu organisasi sangatlah diperlukan. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah negara-negara dalam menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan pengaruh mereka . Terdapat banyak organisasi yang tumbuh dan berkembang di dunia, mulai dari organisasi antar keluarga, antar daerah, antar propinsi sampai ke lingkup yang lebih luas yaitu antar negara yang berada dalam satu kawasan. Sebagai anggota masyarakat internasional, suatu negara tidak dapat hidup tanpa adanya hubungan dengan negara lain. Hubungan antar negara sangat kompleks sehingga di perlukan pengaturan. Untuk mengaturnya agar mencapai tujuan ...