Skip to main content

Posts

Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)

A.                Latar Belakang Masalah Ujaran Kebencian (hate speech) saat ini banyak dibicarakan dikalangan masyarakat luas. Banyak isu-isu yang diberitakan di media cetak maupun media elektronik mengenai ujaran kebencian. Selain itu akhir-akhir ini bermunculan kelompok masyarakat yang membuat laporan polisi atas dasar adanya dugaan tindak pidana ujaran kebencian. Mereka yang membuat laporan polisi dugaan tindak pidana ujaran kebencian merasa dirugikan oleh adanya pernyataan seseorang terhadap suatu kelompok dan/atau golongan yang dianggap telah melakukan fitnah dan/atau pencemaran nama baik yang berpotensi dapat membuat masyarakat membenci mereka atas pernyataan terduga pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Perkembangan teknologi informasi saat ini juga mempengaruhi eksistensi dugaan tindak pidana ujaran kebencian. P enggunaan internet secara meluas ini pada satu sisi membawa perubahan yang positif pada bidang kehidupan, bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. N
Recent posts

Urgensi Ideologi Pancasila Bagi Kehidupan Bernegara, Berbangsa, dan Bertanah Air Indonesia

A.            Latar Belakang Masalah Pancasila sebagai ideologi dan/atau dasar Negara Republik Indonesia saat ini tidak melekat secara substansial didalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bertanah air Republik Indonesia. Problematika pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari saat ini menunjukan bahwa minimnya pemahaman atas substansi daripada Pancasila yang dahulu diperjuangkan sebagai ideology dan/atau dasar Negara Republik Indonesia. Salah satu contoh permasalahan yang sering muncul adalah toleransi umat beragam. Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 Tentang Kebebasan Beragama, nampak didalam pasal tersebut bahwa warga Negara bebas untuk memeluk agama dan dijamin oleh Negara. Indonesia yang menempatkan ideologi Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air Negara Republik Indonesia saat ini belum nampak telah mewujudkannya dalam penyelenggaran pemerintahan. Dapat kita lihat perkara yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut merup